Secara nasional, terdapat 183 kabupaten tertinggal dengan sebaran sebanyak 55 kabupaten (50 persen) di kawasan barat indonesia dan 128 kabupaten (70%) di kawasan timur indonesia. Angka kemiskinan di daerah tertinggal lebih tinggi dibandingkan dengan non daerah tertinggal dan rata-rata nasional.

Sementara itu berdasarkan kontrak kerja Menteri Sosial dengan Presiden, Kementerian Sosial RI menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal. Sebagai tindak lanjutnya satuan kerja unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI mengalokasikan program dan kegiatan di 50 kabupaten tertinggal sejak tahun 2010 sampai dengan 2013.

Masa kerja Menteri Sosial RI akan berakhir tahun 2014 sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dan sebagai bahan laporan Menteri Sosial RI ke Presiden RI.

Sebagai tindak lanjut evaluasi tersebut dilaksanakan pertemuan koordinasi 3 satker penelitian yaitu: Puslitbangkesos, B2P3KS Yogyakarta dan Puslit STKS Bandung. Pertemuan tersebut membahas rancangan, instrumen dan jadwal penelitian.

Menurut Kepala Biro Perencanaan Dra. Justina Dwi Noviantari, MSW paling lambat Maret 2014 laporan evaluasi tersebut sudah diterima oleh Bappenas. Sementara itu menurut Sekretaris Badiiklitkesos Drs. Heri Krissritanto dalam pelaksanaan penelitian evaluasi ini diharapkan berkoordinasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional lokasi penelitian. Hal tersebut disebabkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional tersebut akan melaksanakan Workshop mengenai Exit Strategy penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten tertinggal.

Penelitian evaluasi ini akan diketuai oleh Drs. Suradi, M.Si yang akan dilakukan di 11 kabupaten tertinggal. adapun lokasi penelitian yaitu: Puslitbangkesos: 1). Nanggroe Aceh Darussalam ( Aceh Selatan), 2). Riau (Kuantan Singigi), 3).Sumatera Selatan (Ogan Ilir), 4). Banten (Lebak), 5). Kalimantan Barat (Landak). Sedangkan untuk lokasi B2P3KS Yogyakarta: 6). Jawa Timur (Sampang), 7). Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat), 8). Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara), 9). Sulawesi Utara (Sangie), 10). Sulawesi Tenggara (Konawe) sedangkan lokasi Puslit STKS Bandung 11). Jawa Barat (Garut).

Pertemuan selain diikuti peneliti masing-masing satker, diikuti juga oleh pejabat struktural dari Puslitbangkesos, B2P3KS Yogyakarta, STKS Bandung, Sekretariat Badiklitkesos dan Biro Perencanaan. Sebagai langkah awal minggu ini, menurut Kapuslitbangkesos DR. Dwi Heru Sukoco, M.Si rancangan dan instrumen penelitian sudah siap dan dikonsultasikan ke Kabadiklitkesos DR. Harry Hikmat, M.SI